kesieuthipth.com – Orde Baru adalah periode pemerintahan di Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Periode ini dimulai setelah peristiwa politik besar, yaitu Gestapu (Gestok atau Gerakan 30 September) 1965, yang menyebabkan transisi kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto. Orde Baru ditandai dengan stabilitas politik, pembangunan ekonomi, tetapi juga otoritarianisme, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia.
Latar Belakang: Transisi dari Orde Lama
Orde Baru muncul sebagai respons terhadap kekacauan politik dan ekonomi pada masa Orde Lama di bawah Presiden Soekarno. Pada 1965, Indonesia menghadapi krisis ekonomi dengan inflasi mencapai 650% per tahun, kemiskinan meluas, dan ketegangan politik akibat polarisasi antara kelompok komunis, militer, dan kelompok agama. Peristiwa Gestapu pada 30 September 1965, yang melibatkan upaya kudeta yang dituduhkan kepada PKI (Partai Komunis Indonesia), menjadi titik balik. Kudeta gagal, diikuti oleh pembantaian massal terhadap ratusan ribu orang yang dituduh komunis, yang diduga didukung oleh militer.
Pada 11 Maret 1966, Soekarno menandatangani Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), yang memberikan wewenang kepada Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan guna memulihkan stabilitas. Soeharto kemudian membubarkan PKI, menyingkirkan pendukung Soekarno, dan secara bertahap mengambil alih kekuasaan. Pada 1967, Soekarno dilengserkan melalui Sidang Istimewa MPRS, dan Soeharto diangkat sebagai Pejabat Presiden, menandai awal Orde Baru. Pada 1968, ia resmi menjadi Presiden Republik Indonesia.
Ciri Utama Orde Baru
Orde Baru memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari Orde Lama:
-
Stabilitas Politik dan Otoritarianisme
Pemerintahan Soeharto berfokus pada stabilitas politik melalui pendekatan otoriter. Militer memainkan peran besar melalui doktrin “Dwifungsi ABRI,” yang memberikan angkatan bersenjata peran ganda sebagai penjaga keamanan dan pelaku pembangunan. Golkar (Golongan Karya) menjadi alat politik utama Soeharto, memenangkan setiap pemilu dengan mayoritas besar melalui manipulasi dan kontrol ketat terhadap partai politik. Oposisi dibatasi, media disensor, dan kebebasan berpendapat dibungkam. -
Pembangunan Ekonomi
Orde Baru berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan melalui program “Pembangunan Lima Tahun” (Repelita). Dengan bantuan teknokrat ekonomi seperti Widjojo Nitisastro, pemerintah fokus pada modernisasi pertanian (Revolusi Hijau), industrialisasi, dan investasi asing. Indonesia menjadi swasembada beras pada 1984, dan sektor minyak serta gas alam menjadi tulang punggung ekonomi. Namun, kesenjangan sosial dan korupsi di kalangan elite semakin meluas. -
Kebijakan Antikomunis dan Ideologi Pancasila
Orde Baru secara keras menolak komunisme dan mempromosikan Pancasila sebagai ideologi negara. Semua organisasi masyarakat diwajibkan menerima Pancasila sebagai asas tunggal, yang sering digunakan untuk membungkam kelompok yang dianggap mengancam, termasuk kelompok Islam radikal dan aktivis pro-demokrasi.
Pencapaian Orde Baru
Orde Baru membawa sejumlah pencapaian penting:
-
Stabilitas Ekonomi: Inflasi berhasil dikendalikan, dan PDB per kapita meningkat signifikan. Infrastruktur seperti jalan, sekolah, dan puskesmas dibangun secara masif.
-
Pendidikan dan Kesehatan: Program wajib belajar sembilan tahun diperkenalkan, dan angka melek huruf meningkat. Program Keluarga Berencana (KB) berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk.
-
Integrasi Nasional: Orde Baru memperkuat kontrol pusat atas daerah, termasuk melalui aneksasi Timor Timur (1975), meskipun langkah ini menuai kontroversi internasional.
Kontroversi dan Kelemahan
Meskipun mencatat kemajuan, Orde Baru juga diwarnai oleh berbagai masalah:
-
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN): Praktik KKN merajalela, terutama melibatkan keluarga Soeharto dan kroni-kroninya. Yayasan-yayasan yang dikendalikan keluarga presiden menguasai banyak sektor ekonomi.
-
Pelanggaran HAM: Pembantaian massal pasca-Gestapu, penindasan di Timor Timur, Aceh, dan Papua, serta penghilangan aktivis pada 1997-1998 menjadi noda kelam Orde Baru.
-
Ketimpangan Sosial: Meskipun ekonomi tumbuh, manfaatnya tidak merata. Daerah perkotaan jauh lebih maju dibandingkan pedesaan, dan kesenjangan antara kaya dan miskin membesar.
Kejatuhan Orde Baru
Kejatuhan Orde Baru dipicu oleh krisis moneter Asia 1997-1998. Nilai tukar rupiah anjlok, inflasi melonjak, dan pengangguran meningkat tajam. Ketidakpuasan rakyat memuncak, ditambah dengan protes mahasiswa yang menuntut reformasi. Pada Mei 1998, kerusuhan besar terjadi di Jakarta dan kota-kota lain, disertai penjarahan dan kekerasan etnis, terutama terhadap warga Tionghoa. Tekanan dari dalam dan luar negeri memaksa Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, setelah 32 tahun berkuasa. Kekuasaan kemudian beralih ke Wakil Presiden B.J. Habibie, yang memulai era Reformasi.
Warisan Orde Baru
Orde Baru meninggalkan warisan yang kompleks. Di satu sisi, periode ini berhasil membawa stabilitas dan pertumbuhan ekonomi setelah kekacauan Orde Lama. Di sisi lain, otoritarianisme, korupsi, dan pelanggaran HAM mencoreng reputasinya. Kejatuhan Orde Baru menjadi titik awal bagi demokratisasi di Indonesia, meskipun tantangan seperti korupsi dan ketimpangan sosial tetap ada hingga kini.
Orde Baru adalah cerminan dari ambisi besar untuk membangun bangsa, namun juga peringatan akan bahaya kekuasaan yang terkonsentrasi dan kurangnya akuntabilitas. Sejarah ini terus menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia dalam menjalani perjalanan demokrasi.
